Aspirasi yang menghendaki agar Nahdlatul Ulama tidak terbawa oleh kepentingan politik yang kembali menguat dalam muktamarnya yang ke-32 di Makassar, pekan ini.

Tuntutan itu bukan tanpa alasan justru berangkat dari sebuah realita selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, di era reformasi, ketika para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari kalangan senior hingga kalangan aktivis mudanya cenderung ”memanfaatkan kesempatan” masuk ke panggung politik praktis.

Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada awal era Reformasi—H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh utamanya—menandai babak baru perjalanan NU setelah deklarasi kembali ke khitah 1926 melalui muktamar ke-27 di Situbondo. PKB pun oleh para pendiri dan pendukungnya dianggap sebagai ”jendela politik NU”— klaim yang seolah-olah mengarahkan agar seluruh kaum sarungan menjadikannya sebagai pilihan politik resmi.

Berbagai kritik yang mengatakan bahwa langkah itu bertentangan dengan substansi upaya kembali ke khitah 1926 memang sudah sering dilontarkan. Namun, semuanya diabaikan, bahkan dianggap tak paham atau keliru dalam menafsirkan makna khitah NU. Tepatnya, pihak yang ingin tetap menjadikan NU netral dari kepentingan politik menjadi kelompok pinggiran dalam NU. Mengapa?

Pertama, pengaruh Gus Dur (alm) yang begitu dominan sejak tahun 1984. Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu memang menjadi salah satu figur utama yang menggagas dan mewujudkan konsep kembali ke khitah 1926, meniadakan atau melepaskan ikatan formal antara NU dan parpol (saat itu menjadi bagian fusi PPP). Maka, yang dilakukannya terhadap NU termasuk menggiringnya ke pentas politik praktis dianggap sebagai sah-sah saja, diposisikan sebagai ”tidak mungkin mencelakakan organisasi warisan para leluhurnya”. Apalagi almarhum merupakan figur yang kredibel dan memperoleh pengakuan baik nasional maupun internasional.

Kedua, para tokoh NU yang masuk dunia politik benar-benar menikmatinya, memperoleh berbagai jabatan baik di legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) maupun di eksekutif. Sudah pasti faktor materi menyertai sukses mereka di pentas politik itu.

Ketiga, di tengah terbukanya peluang berpolitik terdapat kekuatan luar yang terus menggoda para tokoh NU untuk memanfaatkan basis massa. Ketersebaran kiprah dan pilihan politik warga nahdliyin, harus diakui, telah saling dimanfaatkan oleh sebagian tokoh NU yang berpolitik dan para politisi non-NU.

Sangat merugikan NU

Kondisi dan kecenderungan seperti itu kalau jujur diakui, sebenarnya telah sangat merugikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis umat yang terbanyak di Indonesia. Pertama, sulit dihindari terjadinya konflik kepentingan di antara sesama elite NU. Maka, tidak heran kalau pertarungan kepentingan dalam politik selalu mengalahkan nilai-nilai substansial kekerabatan, kolegial, dan bahkan pertalian darah dalam suatu keluarga. Dan itu pulalah yang menimpa keluarga NU setelah larut dalam godaan politik kekuasaan.

Selama berdirinya PKB, misalnya, setidaknya sudah terjadi tiga kali konflik di internnya yang melibatkan keluarga inti NU, yaitu antara kubu Gus Dur dan Matori Abdul Jalil (yang dimenangi Gus Dur), kubu Gus Dur dengan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf (kembali dimenangi Gus Dur), dan terakhir konflik Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar yang ternyata dimenangi oleh kubu Muhaimin. Konflik terakhir ini masih terbawa hingga Gus Dur wafat, suatu yang memprihatinkan yang sekaligus merupakan bagian dari luka sejarah dalam keluarga NU yang mungkin sulit tersembuhkan.

Kedua, NU akan semakin sulit untuk menjadikan dirinya sebagai modal sosial untuk gerakan sosial dalam rangka perubahan kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Padahal, benih-benih ke arah itu sudah muncul demikian kuat di dalam tiga periode kepemimpinan Gus Dur (1984 hingga sebelum pendirian PKB), yang ditandai dengan, antara lain, begitu kritisnya sikap para tokoh dan aktivis NU terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru dan maraknya gerakan advokasi penyadaran hak-hak politik, budaya, dan ekonomi rakyat.

Mereka yang dulunya demikian aktif di kancah civil society dan kritis terhadap kekuasaan yang korup justru beramai-ramai masuk panggung politik. Kecenderungan seperti ini bila tak dibuatkan rambu-rambunya oleh NU, warga NU akan terus teracakacak, retak, dan akan mengalami pembusukan dari dalam. Inilah yang perlu direnungkan mendalam oleh seluruh elite dan warga NU.

Selamat bermuktamar.

Laode Ida Sosiolog, Wakil Ketua DPD

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/23/04313837/nu.politik.dan.retaknya.modal.sosial

Oleh: Subhan SD

Sejak kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang cara berpikirnya sering dinilai ”melampaui batas zaman”, apakah Nahdlatul Ulama masih dianggap representasi Islam tradisional? Bukankah Gus Dur telah membawa arah baru dan pemikiran modern di kalangan kaum nahdliyin, terutama dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan penguatan masyarakat madani.

Persoalannya, corak tradisional itu juga menjadi warna kental dalam manajemen organisasi jam’iyah Islam terbesar di Indonesia itu. Manajemen organisasi secara tradisional dianggap tidak akan bisa mengoptimalkan peran organisasi dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks di zaman sekarang ini. Sebab, aspek-aspek manajemen modern, seperti transparansi, akuntabilitas, parameter kinerja yang jelas, atau pola-pola sinergis, tidak terwadahi secara total.

Manajemen tradisional ini jangan-jangan terkait dengan gaya artifisial kaum nahdliyin yang dikenal pula sebagai ”kaum sarungan”. Bahwa corak NU adalah basis di pedesaan, sistem pendidikan di pesantren, pengajaran kitab-kitab kuning), atau cara berpikir dan pemahaman yang toleran dengan tradisi. Menurut Zamakhsyari Dhofier (Tradisi Pesantren, 1985), sejak pembentukannya, NU menjadi penghadang penyebaran pikiran-pikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa. Pada paruh akhir 1920-an, terjadi status quo ketika kaum modern memusatkan misi di lingkungan perkotaan, sedangkan NU cukup puas dengan basis pendukung di pedesaan.

NU, menurut Kuntowijoyo (Paradigma Islam, 1991), secara kultural sangat terikat dengan konservatisme keanggotaan dan kepemimpinan pedesaannya. Soal dikotomi tradisional (konservatif) dan modernis, meskipun kurang begitu pas, barangkali apa yang dipaparkan Clifford Geertz dalam teks klasiknya, Abangan, Santri, dan Priyayi (1981), bisa memberikan gambaran yang lebih jelas.

Pola manajemen NU memang tak lepas dari refleksi pola-pola yang terkonstruksi di pesantren dengan titik sentral pada kepemimpinan kiai, yang merupakan elemen esensial di pesantren. Dalam konteks itulah, dalam pengelolaan sebuah entitas seperti pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan dan karisma personal seorang kiai. Tak mengherankan, dalam kebijakan umum, bukan dilandasi keputusan secara organisatoris, tetapi keputusan perseorangan.

Pola-pola tradisional itu membuat ”orang dalam” pun gerah, terutama mereka yang semakin merasuk dalam konsep-konsep manajemen modern. Bagi KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, dengan manajemen sekarang ini, kualitas pengelolaan organisasi pun kurang baik, antara lain kurang transparan, kurang akuntabel, kinerja tak terukur, serta kurang mampu menggalang pola kerja sama.

Dengan kondisi obyektif demikian, Gus Solah menegaskan, sekarang ini perbaikan organisasi NU merupakan prioritas utama. Slamet Effendy Yusuf, politisi NU yang lama berkarier di Golkar, menyatakan hal senada. ”Modernisasi organisasi NU mutlak dilakukan,” sebut Slamet dalam makalahnya. Sebagai prasyarat, ujar Gus Solah, NU membutuhkan pemimpin yang sadar organisasi, punya budaya berorganisasi, etika organisasi, dan memiliki kemampuan berorganisasi.

Syuriah vs Tanfidziyah

Salah satu penataan penting yang gencar diperbincangkan menjelang Muktamar Ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-28 Maret nanti, adalah menyangkut mekanisme dan kewenangan Syuriah sebagai pimpinan tertinggi pengambil kebijakan dan Tanfidziyah sebagai pelaksana (eksekutif). Selama ini, peran kedua lembaga itu mengalami tumpang tindih. Bukan lagi sekadar persaingan, tetapi peran Tanfidziyah justru terlihat lebih dominan. Sebaliknya, peran Syuriah boleh dikatakan tak menonjol.

Dalam sejarahnya, Syuriah selalu dipimpin oleh para kiai yang memiliki otoritas dan kemampuan di bidang agama, sementara Tanfidziyah diisi oleh tokoh-tokoh yang umumnya memiliki kemampuan nonagama dan organisatoris. Dalam menjalankan peran itu, tentu saja warna lembaga tak lepas dari peran dan gaya kepemimpinan tokoh yang menduduki lembaga-lembaga tersebut.

Apabila kita merefleksi ke masa silam, peran sentral Syuriah pernah ditunjukkan KH Wahab Hasbullah saat menjabat rais aam (1947-1971) selepas wafatnya Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari. Sejatinya, Syuriah tidak melibatkan diri dalam persoalan tertentu, apalagi konflik internal. Syuriah harus mampu menjembatani konflik-konflik yang meletup di internal NU. Inilah yang memunculkan wibawa kepemimpinan di Syuriah menjadi kuat. Dalam menjalankan peran itu, KH Wabah dinilai memainkan peran yang baik.

Akan tetapi, sejarah membawa Syuriah menjadi bagian dalam titik pusaran konflik di dalam NU. Menurut Ali Haidar (Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, 1994), Rais Aam KH Bisri Syansuri (1971-1980), sepeninggal KH Wahab, terlibat dalam konflik saat memecat Subchan ZE, Ketua I PBNU, yang pandangannya selalu bertentangan dengan arus besar di NU. Peristiwa lainnya adalah saat Rais Aam KH Ali Maksum (bersama KH As’ad Syamsul Arifin, KH Machrus Ali, dan lain-lain) ”memaksa” Ketua Umum (Tanfidziyah) KH Idham Chalid (1956-1984) mengundurkan diri karena terlalu mengurusi politik (PPP) di samping faktor kesehatan pada 1982.

Tercatat pula konflik antara pejabat pelaksana rais aam, KH Ali Yafie, dan Ketua Umum (Tanfidziyah) KH Abdurrahman Wahid mengenai sumbangan yang berasal dari dana Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1991. Perbedaan pandangan bahkan membuat Mustasyar Am KH As’ad memilih berpisah (mufaraqah) dari duet kepemimpinan KH Achmad Siddiq-KH Abdurrahman Wahid selepas muktamar di Krapyak, Yogyakarta, pada 1989.

Dengan sejarah konflik internal itu, persaingan lembaga pengambil keputusan (Syuriah), pelaksana (Tanfidziyah), dan penasihat (Mustasyar) bisa saja terulang kembali. Apalagi, masalahnya, ketika ketokohan atau figur, katakanlah seperti Gus Dur, terlebih pada saat yang sama pimpinan Syuriah lebih kalem dan kurang proaktif, yang terjadi justru sebaliknya. Pimpinan Tanfidziyah justru terkesan sebagai pengambil kebijakan dan dianggap representasi NU. Ini seolah-olah Syuriah berada di bawah pengaruh Tanfidziyah.

Dalam konflik-konflik itu, mekanisme di internal organisasi juga tidak lantas cair. Gus Solah mengatakan, ketika Tanfidziyah memasuki wilayah Syuriah, apakah pengurus NU sadar mekanisme organisasi? ”Kalau sadar organisasi, harusnya dipanggil, disemprit, (dikatakan) Anda melampaui wilayah itu. Ini harus dilakukan. Ini organisasi, bukan perorangan. Sekarang yang terjadi tidak seperti itu, Syuriah-nya ngomong di koran. Ini budaya organisasi yang tidak benar,” ujarnya.

Proporsional

Berdasarkan jejak-jejak itulah, sangat rasional apabila menjelang muktamar pekan ini suara-suara lantang meminta agar dikembalikannya peran lembaga masing-masing. Dalam rapat tim muktamar yang digelar di Pesantren Fatimiyyah Tambakberas, Jombang, pada 22 Februari, disepakati penguatan peran Syuriah sebagai lembaga tertinggi NU sesuai dengan AD/ART. Sebaliknya, ketika terkuak adanya wacana peran Syuriah akan dikebiri, perlawanan keras pun muncul.

Maka, melalui muktamar, ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, diharapkan bisa disatukan kembali ulama di Syuriah. Ketika memberi tausiyah pada penutupan Bahtsaul Masail Pramuktamar di Pesantren Ciwaringin, Cirebon, 31 Januari, kandidat rais aam Syuriah ini mengingatkan tentang pentingnya peran Syuriah, antara lain mengantisipasi ekstremisme dari luar, yang tidak bisa dihadapi lembaga Tanfidziyah.

Bagi Slamet Effendy Yusuf, dalam penataan organisasi itu perlu didorong dua lembaga tersebut melakukan fungsi dan peran secara proporsional. Syuriah agar dikembalikan lagi sebagai penentu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi, sedangkan Tanfidziyah sebagai pelaksana yang harus mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan Syuriah. Namun, kandidat ketua PBNU itu mengingatkan, penguatan Syuriah tidak lantas melemahkan Tanfidziyah. Penataan itu justru agar kedua lembaga itu harus saling memperkuat.

Penguatan Syuriah (dan Tanfidziyah) semestinya juga menjadi penguatan institusi NU secara keseluruhan. Apalagi, di NU, perangkat organisasi yang merealisasikan program NU cukup banyak, baik berupa lembaga (pelaksana kebijakan terkait bidang tertentu), lajnah (pelaksana program yang perlu penanganan khusus), maupun badan otonom (pelaksana kebijakan terkait masyarakat tertentu). Selama ini, mekanisme yang terjadi, lembaga sebesar NU juga tak selalu segaris lurus. Bahkan, ditengarai, kebijakan hanya sampai pada tingkat pimpinan cabang di wilayah kota/kabupaten, tidak sampai ke akar rumput. Semestinya itu tak akan terulang lagi karena NU merupakan rumah puluhan juta orang umat.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/22/03193140/menata.ulang.rumah.kaum.sarungan

MAKASSAR, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan baru akan membuka Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/3) siang besok. Namun, saling klaim dukungan oleh para calon ketua umum Pengurus Besar NU, baik dari penguasa maupun dari kaum nahdliyin, terus memanas.

Suasana semarak tampak di Celebes Convention Center, tempat pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kemarin. Berbagai spanduk digelar. Penjagaan juga mulai ketat. Presiden memberi waktu khusus untuk membuka Muktamar NU. ”Berangkat pukul 08.00 WIB, pulang sore harinya pukul 15.00 Wita. Kunjungan kerja Presiden itu hanya menghadiri pembukaan Muktamar NU,” tutur Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Asrama Haji Sudiang, salah satu arena muktamar, mulai didatangi rombongan peserta muktamar. Hingga Minggu malam, hampir 2.000 peserta mendaftarkan diri. Sejumlah Pengurus Wilayah (PW) NU yang sudah tiba, antara lain, PW Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Pengurus Cabang Internasional (PCI) NU yang telah mendaftar adalah PCI Taiwan, PCI Sudan, PCI Inggris, dan PCI Arab Saudi.

Hari Senin ini, kegiatan muktamar sudah dimulai, tetapi lebih berupa rapat-rapat internal Pengurus Besar NU (PBNU) dan pertemuan dengan tamu-tamu.

Klaim para calon

Dalam muktamar ini, paling tidak ada tujuh calon ketua umum tanfidziyah PBNU yang akan bersaing. Dari luar struktur NU adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid, Slamet Effendy Yusuf yang sekarang adalah Ketua Bidang Hubungan Antaragama Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota DPR dari PKB KH Ali Maschan Moesa, dan tokoh muda NU Ulil Absar-Abdalla. Dari kalangan struktural PBNU adalah KH Masdar F Mas’udi, Ahmad Bagja, dan KH Said Aqil Siradj (ketiganya sekarang Ketua PBNU).

Untuk posisi Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PBNU, sejauh ini muncul dua nama, yaitu KH Ahmad Sahal Mahfudh (sekarang Rais Aam Syuriah) dan KH Hasyim Muzadi (sekarang Ketua Umum Tanfidziyah PBNU).

KH Said Aqil Siradj, Sabtu lalu, terang-terangan mendapat ”dukungan” dari Presiden Yudhoyono (Kompas, 21/3).

Aizzuddin Wahid, tim sukses KH Salahuddin Wahid, mengklaim KH Salahuddin telah mendapat dukungan dari 145 pengurus cabang dan 175 kiai. Aizzuddin optimistis Gus Solah, sapaan akrab KH Salahuddin Wahid, terpilih. ”Mayoritas kiai yang mendukung Gus Solah mempunyai anak asuh pejabat pengurus cabang. Mereka otomatis memberikan dukungan sesuai permintaan kiai,” tutur Aizzuddin di Asrama Haji Sudiang.

Selain itu, Gus Solah prihatin dengan kondisi NU dalam peta politik di Tanah Air. ”Saat ini, NU tampak begitu mudahnya terlibat dalam politik. Bahkan, kadang kala keterlibatan tanpa meminta restu dari kiai sesuai tujuan awal NU didirikan. Hal ini membuat Gus Solah prihatin dan bertekad membawa NU kembali ke khitahnya,” ungkap Aizzuddin.

Agresivitas kubu Gus Solah semakin tampak ketika puluhan spanduk terpampang di sekitar kawasan asrama haji. Bahkan, kubu Gus Solah berani menampilkan sosok sejumlah kiai yang turut mendukung dalam beberapa spanduk.

Dukungan kepada sejumlah kandidat juga disampaikan para peserta yang baru tiba di Asrama Haji Sudiang. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU (PCNU) Kepulauan Sula, Maluku Utara, Akhir Umahuk menuturkan, Gus Solah dan KH Said Aqil Siradj merupakan kandidat yang santer dibicarakan oleh delapan PCNU di Maluku Utara. ”Tetapi, Gus Solah cukup intens berkunjung dan menyampaikan sosialisasi di wilayah Maluku Utara,” ujarnya. Sementara Ketua Dewan Tanfidziyah PCNU Timor Tengah Selatan, NTT, Nurdardjito condong memilih Slamet Effendy Yusuf. ”Selama ini hanya Slamet yang pernah memaparkan visi dan misi di NTT,” kata Nurdardjito.

Tim sukses Ulil Absar-Abdalla juga mengirim siaran pers, semalam. Namun, ia tidak berbicara klaim dukungan, tetapi ke substansi muktamar. ”Sudah saatnya NU bergerak dari moderasi statis ke moderasi dinamis,” kata Ulil dalam siaran pers itu.

Berikan kedamaian

Di luar isu kepemimpinan PBNU, Rais (Ketua) Syuriah PBNU KH Saifuddin Amsir mengingatkan, nilai-nilai dasar organisasi NU harus tetap dipegang teguh dalam muktamar. NU harus menjadi pemersatu umat Islam, terus memperjuangkan keadilan, mengambil jalan tengah, dan tidak eksklusif.

Katib Aam (Sekretaris Umum) Syuriah PBNU Nasaruddin Umar menegaskan, NU adalah rumah bagi siapa saja. NU memiliki jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada. Karena itu, persaudaraan di antara warga NU tetap harus dijaga meskipun berbeda afiliasi politiknya. ”NU secara organisasi tidak ke mana-mana, tetapi NU ada di mana-mana,” ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Agus Reza Ahmad Zahid menilai, Muktamar NU di Makassar merupakan kesempatan bagi semua warga NU untuk melakukan introspeksi dan membenahi diri. ”Apa pun bidang yang ditekuni warga NU, visi dan misinya harus tetap sama, yaitu memperjuangkan kemaslahatan warga NU,” katanya.

(RIZ/DAY/HAR/MZW/SSD)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/22/03100886/para.calon.ketua.umum.saling.klaim.dukungan

Dalam proses tumbuh kembang anak, sesuatu yang terlihat sederhana ternyata akan memiliki akibat yang serius. Yang terjadi bisa perkembangan positif bisa pula perkembangan negatif, tergantung stimultan yang diberikan. Meski tidak ada seorangpun orang tua yang ingin anaknya berkembang ke arah negatif, tetapi hal ini bisa saja terjadi. Ini sering terjadi tanpa disadari dan sangat mungkin karena kurangnya informasi yang diperoleh para orang tua.

Monty P. Satiadarma menjelaskan bahwa ada suatu gejala psikologis yang terjadi di dalam lingkungan keluarga yang oleh para ahli psikologi disebut sebagai The Pygmalion Effect ( Efek Pygmalion ). Efek Pygmalion ini pada intinya adalah persepsi dari orang tua baik yang diucapkan dengan menggunakan lebel-lebel tertentu pada anak atau yang tidak diucapkan tetapi dicamkan di dalam diri mereka bisa menjadi kenyataan yang sesungguhnya pada diri anak. Terjadinya gejala negatif dari Efek Pygmalion di dalam keluarga ini biasanya disebabkan karena unsur ketidaksengajaan sebagai akibat dari ketidaktahuan.

Penyebab munculnya gejala negatif dari Efek Pygmalion adalah kebiasaan dari orang tua dalam memberikan lebel negatif pada anak-anaknya. Contoh yang sering terjadi adalah dengan menyebut anaknya pemalas, bodoh, nakal, bandel dan lebel-lebel negatif yang lain. Atribut ini secara bertahap akan tumbuh subur dan menjadi bagian dari perkembangan kepribadian anak. Anak akan tersugesti dan mengembangkan kepribadian sesuai dengan lebel yang disandangkan.   Kebiasaan lain yang akan menimbulkan perasaan sakit bagi anak-anak adalah membandingkan, mencaci, memaki dan memukul. Kerena merasa selalu salah dan disalahkan maka akibat yang terjadi kemudian adalah mereka akan diam saja, tidak berani bertanya, tidak berani mengutarakan apa-apa dan kreativitasnya pun terbenamkan.

Dalam perjalanan hidupnya, di lingkungan keluargalah pertama kali anak mulai belajar. Belajar bersosialisasi, merespon, beradaptasi, mengembangkan kemampuan penalaran dan berimajinasi. Dalam keluarga pula kepribadiannya akan terbentuk. Berikut ini adalah pendekatan yang harus dihindari oleh orang tua dalam mengasuh anak-anaknya, yaitu pendekatan dengan kecemasan, dengan kekerasan, dengan ketidak berdayaan, dengan ketergantungan, dan dengan ketidak pedulian. Sementara itu, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan dengan keterbukaan, dengan kasih sayang dan dengan kreativitas.

Dengan demikian, sudah selayaknya bagi para orang tua untuk memahami bahwa anak-anak memiliki hak hidup sebagai anak-anak. Mereka berpikir, berperasan dan berperilaku sebagai anak-anak yang tentunya akan berbeda dengan cara orang tua berpikir, berperasaan dan berperilaku.

Ponorogo, 30 Januari 2010
Diresensi oleh: Rima Tri Pratiwi
(Inisiator Rumah Cerdas Rausyankari)